Perkembangan Politik dan ekonomi Dimasa ORDE BARU

  

A . Proses Peralihan Kekuasaan Politik Indonesia 

Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 memberikan wewenang penuh kepada Mayjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dinilai penting untuk menjga kestabilan keamanan dan ketenangan sosial guna memperlancar jalannya revolusi . Oleh karena itu , Soeharto membentuk Kabinet Ampera. Kabinet yang diresmikan pada 28 Juli 1966 itu memiliki agenda utama melaksanakan pemilu , menstabilkan kondisi ekonomi dan politik Negara , serta mengadakan perbaikan di bidang sandang dan pangan . Program – program kerja Kabinet Ampera disusun pada Sidang Umum MPR yang ketiga , tahun 1966 . Seluruh program kerja Kabinet Ampera terdapat dalam Catur Karya , dengan prinsip Dwi Dharma .

Sementara itu , suasana politik Indonesia makin memanas dengan tidak disetujuinya pidato pertanggungjawabannya Soekarno oleh Majelis Sidang Umum MPRS . Pidato pertanggungjawaban yang dikenal dengan nama Nawaksara itu dinilai tidak lengkap oleh majelis sidang karena tidak menceritakan peristiwa G30S/PKI dan akibat – akibatnya secara detail . Lalu ,  tanggal 22 Oktober 1966 , MPRS mengirim nota kepada Presiden Soekarno agar beliau merevisi dan melengkapi pertanggungjawabannya . Pidato hasil revisi itu kemudian diberi nama Pelengkap Nawaksara . Akan tetapi , Pelengkap Nawaksara itu justru membuat situasi Politik bangsa menjadi semakin tegang . Ada beberapa organisasi massa dan unsure pemerintah yang menolak Pelengkap Nawaksara . Organisasi tersebut , misalnya , Dewan Pimpinan Daerah PNI Sulawesi Selatan , DPRD Sulawesi Selatan , dan GMNI Bandung . Bahkan , dalam menanggapi masalah tersebut , koordinator Pemuda Sekretariat Bersama Golkar mengusulkan agar MPRS mengadakan siding istimewa .

Suasana politik yang makin memanas itu ditindaklanjuti oleh DPR dengan mengajukan memorandum kepada MPRS untuk menggelar sidang istimewa secepatnya . Sementara itu , pihak ABRI melakukan pendekatan secara personal dengan Presiden Soekarno . Mereka membujuk agar Presiden Soekarno melakukan penyerahan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto sebelumnya dilaksanakannya Sidang Umum MPRS . Pertimbangannya adalah agar perpecahan di kalangan rakyat dapat dihindari dan dalam rangka untuk menyelamatkan lembaga kepresidenan , serta menjaga kewibawaan pribadi Presiden Soekarno . Selanjutnya , pada 7 Februari 1967 , Mayjen Soeharto menerima surat dari Presiden Soekarno yang dititipkan melalui perantara Hardi , S.H. Di surat ini , dilampirkansurat penugasan untuk menangani masalah sehari – hari . Mayjen Soeharto lalu membuat sebuah rancangan konsep yang akan dipakai untuk mempermudah proses penyelesaian krisis politik . Konsep itu berisi pernyataan bahwa Presiden Soekarno berhalangan memimpin pemerintahan dan menyerahkan tanggung jawab kekuasaan pemerintahan kepada pemegang mandate Surat Perintah 11 maret 1966 , yakni Mayjen Soeharto .

Lalu , Mayjen Soeharto mengajukan konsep ini kepada Soekarno pada 11 Februari 1967 . Ternyata , Presiden Soekarno tidak menyetujui rancangan konsep itu . Beliau keberatan dengan istilah “berhalangan” yang terdapat dalam rancangan tersebut dan menginginkan adanya perubahan .

Mayjen Soeharto kembali mengadakan pertemuan dengan para staf panglima pada 13 Februari 1967 . Pada pukul 11.00 , para staf panglima mengutus Jenderal Panggabean dan Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo untuk menghadap Presiden Soekarno dengan konsep yang tekah diperbaiki . Meskipun pada awalnya Presiden Soekarno masih tidak sependapat dengan konsep tersebut , atas perantara Ajudan Presiden , Mayjen Surjo Sumpeno , konsep tersebut disetujui oleh Soekarno dengan syarat bahwa beliau akan mendapatkan jaminan dari Jenderal Sorharto .

Pada 19 Februari 1967 , Mayjen Soeharto beserta para staf panglima diminta oleh Presiden Soekarno untuk berkumpul di Istana Bogor . Pada awalnya , Presiden Soekarno masih berkeberatan menandatangani rancangan konsep yang         yang diajukan oleh Mayjen Soeharto meskipun beliau telah menyetujui rancangannya . Sore harinya , Panglima Angkatan Laut dipanggil oleh Presiden Soekarno dengan membawa konsep yang telah dipersiapkan sebelumnya . Presiden Soekarno kemudian menyetujuinya dengan melakukan perubahan – perubahan kecil , seperti pada pasal 3 yang ditambah dengan kata – kata menjaga dan menegakan revolusi  . Selanjutnya , pada 20 februari , Presiden Soekarno menandatangani konsep tersebut . Beliau meminta agar rancangan tersebut diumumkan pada hari Kamis , 23 Februri 1967 , dengan disaksikan oleh Ketua Presidium Kabinet Ampera dan anggota kabinet , Presiden Soekarno secara resmi , telah menyerahkan jabatan kekuasaan pemerintahan kepada Pengemban Ketetapan MPRS No.IX/MPRS/1966 , Jenderal Soeharto . Momentum itulah yang menandakan awalnya masa pemerintahan Orde Baru Indonesia . 

B . Kebijakan – Kebijakan Ekonomi Era Orde Baru

            Kebijakan perekonomian di era Orde Baru telah disusun sebelumnya pada 1966 . MPRS mengeluarkan Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 yang berisi tentang Pembaruan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi , Keuangan dan Pembangunan . Tujuan dikeluarkannya Ketetapan MPRS itu adalah mengatasi krisis dan kemerosotan ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1955 .

            Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XXIII tahun 1966 itulah ,Soeharto meletakan dasar – dasar rencana pembangunan perekonomian Indonesia . Pada awal masa pemerintahan Orde Baru , Soeharto dihadapkan oleh utang peninggalan Orde Lama yang mencapai 2,2 – 2,7 miliar dolar Amerika Serikat . Untuk menanggulanginya , Soeharto mencanangkan berbagai kebijakan – kebijakan ekonomi dalam dan luar negeri . Kebijakan perekonomian dalam negeri yang dicanangkan oleh Soeharto , antara lain adalah sebagai berikut .

1 . Dikeluarkannya beberapa Peraturan pada 3 Oktober 1966 .

Ÿ menerapkan anggaran belanja berimbang . fungsinya adalah     untukmengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi .

Ÿ menerapkan kebijakan untuk mengekang proses ekspansi kredit bagi usaha – usaha sektor produktif seperti sector pangan , ekspor , prasarana , dan industri .

 Ÿ menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar  negeri , serta berusaha untuk mendapatkan pembiayaan / kredit luar negeri baru .

Ÿ menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia .

2 . Dikeluarkannya Peraturan 10 Februari 1967 tentang persoalan harga dan tariff .

3 . Dikeluarkannya Peraturan 28 Juli 1967 , kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sector pajak dan ekspor Indonesia .

4 . menerapkan Undang – Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing .

5 . mengesahkan dan menerapkan Rencana Undang – Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( RUU APBN 1968 ) .

            Soeharto juga menerpakan kebijakan ekonomi yang berorientasi luar negeri , yaitu denagn melakukan permintaan pinjaman dari luar negeri . Negara – Negara maju , seperti Jepang , Inggris , Amerika Serikat , Prancis , Italia , Jerman Barat , dan Belanda menanggapi baik maksud Indonesia ini . Berikut ini hasil perundingan tersebut

1 . Indonesia mendapatkan penangguhan pembayaran utang luar negerinya . yang seharusnya dibayar pada tahun 1968 , ditangguhkan hingga kurun waktu tahun 1972 – 1978 .

2 . Utang – utang Indonesia yang jatuh tempo pada tahun 1969 dan 1970 juga mendapat pertimbangan untuk ditunda dengan pemberian syarat – syarat yang lunak dalam pelunasannya .

            Indonesia juga tergabung dalam institusi ekonomi internasional , seperti World Bank , yang waktu itu masih bernama Internasional Monetary Fun (IMF) , Iternasional Development Agency (IDA) dan Asian Development Bank (ADB) . Dana bantuan luar negeri tersebut kemudian dinamakan sebagai Bukti Ekspor (BE) , yang mencakup 3 sektor utama , yaitu :

1 . Sektor Impor , yang difokuskan pada impor barang – barang ekonomi seperti pupuk , suku cadang , dan obat hama .

2 . Sektor proyek – proyek pembangunan . Dana proyek pembangunan ini didapatkan dari penjualan barang konsutif yang di hasilkan dari aproduksi barang impor yang keuntungannya dipakai sebagai modal pembangunan .

3 . Sekto pangan , yang di fokuskan pada peningkatan swasembada pangan dalam negeri . hasil dari swasembada pangan ini kemudiam digunakan sebagai modal pembangunan .

            Dari kebijakan perekonomian yang dikeluarkan oleh pemerintahn Orde Baru , baik itu bersifat dalam negeri maupun luar negeri , terdapat beberapa kararteristik utamanya adalah , secara ideal , pemerintahan Orde Baru berusaha untuk membangun pembangunan yang terdistribusi secara merata diseluruh Indonesia . Orde Baru memusatkan pencarian dana pembangunan dari sector pinjaman kuar negeri . Hal itu berbeda dengan masa pemerintahan Soekarno yang sangat anti terhadap pinjaman luar negeri .