Standart Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan merupakan pedoman yang harus diacu dalam

penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan. Standar akuntansi keuangan

sebagai pedoman pokok penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sangat

penting agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat

diperbandingkan, serta tidak menyesatkan.

Standar akuntansi keuangan merupakan masalah penting dalam profesi dan

semua pihak memiliki kepentingan terhadapnya. Oleh karena itu mekanisme

penyusunan standar akuntansi keuangan harus diatur sedemiklan rupa sehingga

dapat memberikan kepuasan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam

laporan keuangan.

Sebagai akibat dari perkembangan teknologi yang cepat dan pertumbuhan

ekonomi ang pesat diabad ini, telah timbul berbagai bidang spesialisasi dalam

5

akuntansi. Salah satu bidang spesialisasi akuntansi tersebut adalah akuntansi

keuangan. Menurut Kieso dan Waygandt (1995. Hal, 6) akuntansi keuangan adalah:

"Proses yang berakhir pada penyusunan laporan keuangan yang berhubungan

dengan perusahaan secara keseluruhan untuk digunakan, oleh pihak-pihak

baik didalam maupun diluar perusahaan tersebut".

Definisi tersebut dapat diartikan bahwa laporan keuangan tidak hanya

diperlukan oleh pihak manajemen perusahaan melainkan juga dipakai oleh berbagai

pihak yang berkepentingan dengan dunia usaha.

Disisi lain, laporan keuangan harus disusun berdasarkan suatu standar

akuntansi keuangan yang baku yang mampu mencerminkan suara dan makna dari

dunia usaha, agar laporan keuangan dapat dimengerti dan tidak disalah tafsirkan

oleh berbagai pihak yang terkait. Oleh kerena itu, diperlukan adanya suatu standar

akuntansi keuangan untuk dijadikan sebagai pedoman pokok dalam penyusunan

laporan keuangan untuk pelaporan kepada pihak diluar perusahaan, dan juga

merupakan pedoman bagi auditor dalam memberikan opini atas kewajaran laporan

keuangan dalam rangka audit umum.

Praktek akuntansi di Indonesia berhimpun dibawah lembaga Ikatan Akuntan

Indonesia (lAI). Lembaga inilah yang diberi wewenang oleh pemerintah untuk

menyusun atau mengatur standar akuntansi sehubungan dengan praktek akuntansi

yang ada.

Sebagai wadah satu-satunya bagi protesi akuntansi di Indonesia, IAI-lah yang

berhak menyusun dan merevisi standar akuntansi keuangan secara signifikan.

Standar akuntansi yang kini berlaku di Indonesia terangkum dalam buku Standar

Akuntansi Keuangan 1 Oktober 1994.

Sebelumnya, sejak berdirinya pada tahun 1957, IAI telah tiga kali menyusun

dan merevisi standar akuntansi. Untuk pertama kalinya, tahun 1973, IAI melakukan

kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku

yang dikenal dengan nama Prinsip Akuntansi Indonesia (PAl).

Kemudian, sepuluh tahun berselang, tahun 1984, komite PAI-IAI telah

melakukan revisi secara mendasar atas PAl dan hasilnya dikodifikasi dalam buku

Prinsip Akuntansi Indinesia 1984 sebagai pengganti Prinsip Akuntansi Indonesia 1973

dan sejak tahun 1986 komite PAI-IAI menerbitkan serangkaian pernyataan PAl dan

interpretasi PAl untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan

standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Dan barulah sekarang, tepatnya menjelang Kongres VII IAI pada tanggal 19-

21 september 1994, lndonesia telah memiliki kerangka dasar penyusunan dan

penyajian laporan keuangan, serta seperangkat Standar Akuntansi Keuangan yang

terdiri dari 35 Pernyataan yang bertaraf internasional. Dan melalui kongres ini pula

telah disepakati untuk mengganti sebutan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAl) dengan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan sekaligus dengan berlakunya. Pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No.1 sampai dengan No. 35, maka standar akuntansi

keuangan sebagaimana diatur dalam buku prinsip akuntansi Indonesia 1994,

Pernyataan Akuntansi Keuangan No.1 sampai dengan No.7, dan Interprestasi prinsip

akuntansi Indonesia No.1 sampai dengan No.9 dinyatakan tidak berlaku lagi untuk

penyusunan laporan keuangan yang mencakup periode laporan yang dimulai pada

atau setelah tangga 1 Januari 1995. Akuntansi Indonesia, hanya saja, sehubungan

program harmonisasi standar akuntansi di dunia yang diprakarsai oleh Internasional

Accounting Standart Committee (IASC) dan pengaruh globalisasi ekonomi yang

membuat semakin kompleks masalah perekonomian termasuk masalah informasi

akuntansi, menuntut adanya standar keuangan yang berwawasan global dan dapat

diterima di forum internasional maka penyesuaian terhadap standar akuntansi untuk

mengantisipasi permasalahan "yang timbul merupakan langkah yang maju.

6

Sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa agar laporan keuangan dapat

lebih berdaya guna, dapat dimengerti dan dapat dipertimbangkan serta tidak

menyesatkan, perlu ditetapkan suatu kerangka dasar konsep dan prinsip akuntansi

yang lazim (Generally Accepted Accounting Principles) yang digunakan sebagai

pedoman untuk rnenyiapkan laporan keuangan. Tanpa adanya suatu standar,

propesi akuntansi yang penuh dengan terjadinya bahaya penyimpangan, salah

penafsiran. ketidak tepatan, akan rnengakibatkan para akuntan dan perusahaan

harus mengembangkan teori dan prosedur prakteknya sendiri. Situasi ini akan

mengharuskan para pembaca laporan dari setiap perusahaan tertentu. Hal ini

berakibat laporan keuangan kehilangan daya bendingnya, sebagai sumber informasi

untuk kemajuan masa depan. Untuk mengatasi bahaya inilah, profesi akuntansi telah

mengesahkan suatu perangkat standar dan prosedur umum yang disebut prinsipprinsip

akuntansi yang diterima umum.

Oleh karena itu, suatu standar akuntansi yang umum sebaiknya disusun

dengan berdasarkan kepada kerangka konseptual yang berfungsi untuk:

a. Menjadikan pegangan bagi badan penyusunan standar akuntansi dalam menyusun

stadar akuntansi.

b. Menghilangkan inkonsistensi dalam penyusunan standar

c. Kerangka acuan dalam mengevaluasi dan menilai praktek akuntansi dan standarstandar

yang telah ada

d. Menghilangkan kontroversi seputar penyusunan prinsip akuntansi.

Jelaslah bahwa untuk mengatasi masalah keaneka ragaman praktek dan

untuk profesi akuntansi diperlukan suatu prangkat undang-undang yang mengatur

keseluruhan permasalahan sehubungan dengan pelaporan keuangan lalu unit

ekonomi dan segala aspeknya.

Adapun tujuan standar akuntansi keuangan yang baku adalah:

a. Dapat memberikan informasi tentang posisi keuangan perusahaan, prestasi dan

kegiatan perusahaan, informasi yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang

lazim diharapkan mempunyai sifat jelas, konsisten, terpercaya dan dapat

diperbandingkan.

b. Memberikan pedoman dan peraturan kerja bagi akuntan publik agar mereka

dapat melaksanakan tugas dengan hati-hati, independen dan dapat mengabdikan

keahliannya dan kejujurannya melalui penyusunan laporan akuntansi setelah

melalui pemeriksaan akuntan.

c. Memberikan database pada pemerintah tentang berbagai informasi yang

dianggap penting dalam perhitungan pajak, peraturan tentang perusahaan,

perencanaan, dan pengaturan ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta

tujuan makro lainnya.

d. Dapat menarik perhatian para ahli dan praktisi dibidang teori dan prinsip

akuntansi.